BPK Soroti Utang Pemerintah, Stafsus Sri Mulyani: Diiringi Governance yang Baik

Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menanggapi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap lonjakan utang pemerintah.

Ia menilai kenaikan utang pemerintah sebagai hal yang wajar karena digunakan secara produktif dan disertai dengan penguatan tata kelola. Lonjakan utang pada tahun 2020 juga dibutuhkan untuk membiayai upaya penanganan pandemi Covid-19.

Prastowo menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 memukul perekonomian dengan keras dan mengakibatkan penghasilan masyarakat dan penerimaan negara turun. Meski begitu, kebutuhan belanja meningkat, seperti untuk biaya perawatan pasien Covid-19, vaksinasi, dan bantuan sosial.

Hal tersebut yang kemudian membuat pemerintah harus melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan menambah utang. Pada tahun 2020, outstanding utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,4 persen dan naik menjadi 40,8 persen Juli 2021.

“Betul bahwa utang meningkat, terutama dua tahun terakhir. Namun, selama enam tahun terakhir praktis kita bisa mengejar berbagai hal positif. Alokasi (belanja) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial itu naik signifikan,” ujar Prastowo, Kamis, 9 Desember 2021.

Kenaikan nilai utang itu, menurut Prastowo, juga diiringi dengan upaya menjaga tata kelola (governance) keuangan negara. Hal tersebut menjadi penting karena penambahan utang bertujuan untuk kepentingan produktif.

Lebih jauh, Prastowo menilai masyarakat perlu melihat utang sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas. Diskursus tentang utang sebaiknya bukan soal boleh atau tidak, tetapi bagaimana penggunaan utang itu secara produktif.

“Utang tidak jahat kepada dirinya sendiri. Seperti saya mengambil KPR, KKB, dan lainnya. Kalau tidak itu (mengambil utang), tidak bisa punya rumah dan kendaraan. Namun, bagaimana kita tetap bekerja keras memastikan bisa membayar, bisa lebih baik lagi karena memiliki modal awal yang baik (dari utang),” ujar Prastowo.

12 Selanjutnya

Ia juga berharap muncul mentalitas masyarakat yang enggan memiliki utang tetapi juga tidak ingin membayar pajak. Sebab, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga kepatuhan membayar pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap keuangan negara.

“Harus dielaborasi, jangan sampai tumbuh subur mentalitas emoh utang tetapi juga ogah bayar pajak. Ini yang kita hindari, diskusi soal utang harus diimbangi dengan kesadaran perpajakan,” kata Prastowo.

BPK sebelumnya lewat Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 ini menyebutkan terdapat tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melebihi PDB serta penerimaan negara. “Pandemi Covid-19 telah meningkatkan Defisit, Utang, dan SiLPA yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal,” tertulis dalam IHPS I/2021.

Indikator kerentanan utang 2020 juga telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) serta indikator kesinambungan fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27 persen. Kondisi utang pun telah melampaui batas yang rekomendasi The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411–Debt Indicators, yaitu di bawah 0 persen.

Pada 2020, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen – 35 persen. Adapun rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen–6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7 persen–10 persen.

Kemudian rasio utang terhadap penerimaan tercatat sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 persen – 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 persen – 150 persen.

BISNIS

Tinggalkan Balasan